Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Rara Rahayu Nur raharsi, Supanto Supanto, Muhammad Rustamaji

Abstract


Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia telah sampai ke tingkat yang begitu mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa eksistensi sanksi pidana narkotika di Indonesia yang ditetapkan oleh pembentuk UU tidak tepat sasaran dan mengakibatkan adanya misleading dalam proses penegakan hukum atas tindak pidana narkotika. Dengan mengumpulkan data menggunakan studi pustaka serta melakukan analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan beberapa faktor penyebab beban anggaran negara semakin besar karena over capacity, sementara potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari putusan pidana denda nihil, serta makin maraknya jaringan dikendalikan narapidana dari Lapas untuk peredaran narkotika akibat dari formulasi sanksi yang tidak tepat.

Kata Kunci : Eksistensi; Sanksi Pidana Denda; Narkotika.

 

abstract

The development of narcotic offence in Indonesia is already up to alarming stage. This research was conducted to show that the existence of narcotics penal sanction in Indonesia stipulated by the legislator was not right on target and resulted in misleading in law Enforcement of narcotics offence. This method of research is qualitative descriptive by collecting data using the study of libraries as well as conducting data analysis using qualitative juridical analysis.  The results showed several factors causing the country's budget burden to be greater because of over capacity while the potential of non-Tax State revenues (PNBP) from zero criminal penalties and the increasingly widespread narcotics distribution controlled by prisoners from prisons due to improper sanction formulations.

Keywords: Existence; Criminal Penalties for fines; Narcotics.

 


Keywords


Eksistensi; Sanksi Pidana Denda; Narkotika.

Full Text:

PDF

References


Achjani Zulfa, Eva, and Indriyanto Seno Adji. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: CV. Lubuk Agung, 2011.

Angkasa, Angkasa. “Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana.” Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): 213–21. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum (Perkembangan Konsep KUHP Baru). Cet. Ke-2. Jakarta: Predana Media Grup, 2010.

Ashworth, Andrew. Principles of Criminal Law. Clarendon Press. 1st ed. Oxford: Clarendon Press, 1991.

Bakhri, Syaiful. Pidana Denda Dan Korupsi. 1st ed. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Batubara, Puteranegara. “Buwas: 50% Peredaran Narkotika Seluruh Indonesia Dikendalikan Dari Lapas!” okezone.com, 2017. https://nasional.okezone.com/read/2017/06/16/337/1717599/buwas-50-peredaran-narkotika-seluruh-indonesia-dikendalikan-dari-lapas.

Belasminus, Robertus. “Ada 72 Jaringan Narkoba Di Indonesia, Berapa Nilai Asetnya?” Kompas.com, 2016. https://megapolitan.kompas.com/read/2016/08/19/16473361/ada.72.jaringan.narkoba.di.indonesia.berapa.nilai.asetnya.

Dewangga, Wisnu Jati. “Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali).” Jurisprudence 4, no. 2 (2014): 65–74.

Fitang Budhi Adhitia. “Buwas: Hampir Di Seluruh Lapas Terjadi Peredaran Narkotika.” news.detik.com, 2017. https://news.detik.com/berita/d-3508281/buwas-hampir-di-seluruh-lapas-terjadi-peredaran-narkotika.

Gafar, Yulizar. “Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)-Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional).” Jurnal Nestor Magister Hukum 2, no. 2 (2012). http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/1035.

Handoyo, Patri, and Ingrid Atmosukarto Irawati. “40 Tahun ‘Perang Melawan Narkotika’: Pengelolaan Narkotika Oleh Negara, Perang Bukan Solusi.” Jurnal Peradilan Indonesia 5 (n.d.): 9–26. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.16054.

Haniyah, and M Hidayat. “Juridical Review of Decriminalization on Efforts to Cut Drugs Users’ Addiction In Indonesia.” YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 11, no. 2 (2018): 1–12.

Harahap, Zulkarnaen. “Ungkap Lagi Jaringan Peredaran Narkotika Internasional, Negara Selamatkan 1,2 Juta Jiwa.” Infonawacita.com, 2017. https://infonawacita.com/ungkap-lagi-jaringan-peredaran-narkotika-internasional-negara-selamatkan-12-juta-jiwa/2301102017/.

HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. prenada media group, 2011.

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, Pub. L. No. 78 (2017).

———. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pub. L. No. 20 (1997).

Junef, Muhar. “Forum Makumjakpol-BNN-MENKES-MENSOS Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (Forum of Maknumjakpol-Narcotic National Board-The Ministry of Health- The Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime ).” JIKH: Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 11, no. 3 (n.d.): 305–36.

Lestari, Indah, and Sri Endah Wahyuningsih. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng.” Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3 (n.d.): 601–10.

Muladi, and Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Narindrani, Fuzi. “Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang).” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 1 (2017): 111–24.

P, Hotma Marajohan. “Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 1, no. 1 (2015): 1–15.

Prasetia, Andhika. “Menkum HAM: Jumlah Napi Di Lapas Capai 214 Ribu Hingga Maret 2017.” news.detik.com. Accessed March 20, 2018. https://news.detik.com/berita/d-3470072/menkum-ham-jumlah-napi-di-lapas-capai-214-ribu-hingga-maret-2017.

Sujono, AR., and Bony Daniel. Buku Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sumanto, Atet. “Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika.” Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan 22, no. 1 (2017): 21–31. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.548.

Syaiful Bakhri. Pidana Denda Dan Korupsi. 1st ed. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Wardana, I. “The Death Penalty Formulation Policy on the Narcotics Crime Act in Indonesia.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2014): 265–84. https://doi.org/10.12345/ius.v2i5.170.

Wignjosoebroto, Soetandyo. HUkum Dan Masyarakat. 2nd ed. Malang: Bayumedia, 2008.

Zainal, Asrianto. “Penegekan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi.” Jurnal Al-‘Adl 6, no. 2 (2013): 44–61.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i2.253

Article Metrics

Abstract view : 72 times
PDF - 27 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2019 Rara Rahayu Nur raharsi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

 

Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License