Pemberian Remisi Bagi Narapidana dan Anak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU No. 12 Tahun 1995, KEPPRES No 174 Tahun 1999, PP No 32 Tahun 1999, PP No 28 Tahun 2006, dan PP No 99 Tahun 2012

Sujasmin Sujasmin

Abstract


Peredaran Narkoba (Narkotika, Psikotropika, Obat-obat Berbahaya) sampai saat ini masih menimbulkan keresahan dan ketakutan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi generasi muda bangsa. Di lain pihak pembinaan Narapidana dan anak pidana narkoba telah membedakan antara persyaratan Pemberian Remisi bagi Narapidana dan anak pidana Narkoba dengan narapidana pada umumnya. Penulisan ini dapat diketahui Pemberian Remisi merupakan hak bagi narapidana dan anak pidana yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, dan saling seimbang. Persyaratan Pemberian  Remisi  bagi  Narapidana  Narkoba  merupakan  suatu pengetatan, selain memenuhi persyaratan berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, juga diharuskan bersedia bekerjasama dengan instansi penegak hukum untuk membantu membongkar narkoba, telah mengikuti program deradikalisasi, serta menyatakan ikrar : kesetiaan kepada NKRI, tidak akan mengulangi perbuatan Narkoba, secara tertulis. Sedangkan konsekuensi yuridis terhadap Pemberian Remisi tidak membedakan antara pemakai atau pengguna, pengedar, atau bandar, menimbulkan dampak negatif bagi narapidana dan anak pidana narkoba, menimbulkan penyalahgunaan jabatan / kekuasaan, menimbulkan perlakuan tidak adil atau diskriminatif, dan juga suatu pelanggaran Kovenan Hak Hak Sipil dan Politik.

Keywords


Hak Narapidana Narkoba, Pemberian Remisi, dan Konsekwensi

Full Text:

PDF

References


Chrisnayudhanto, Andhika. “Masalah Narkoba Dunia 100 Tahun , Aksi Dunia Melawan Narkoba.” http://mediaindonesia.com/webtorial. Diakses 11 Oktober 2008.

Dirdjosisworo, Soedjono. Patologi Sosial (Bandung: Alumni, 1997).

Elhols, Jhon M. dan Hasan Sadili. Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1996).

Fairuz, Humam. “Mengenal Istilah Narkoba, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.”humamlawoffice.blogspot.co.id/2014/04/mengenal-istilah-narkoba-narkotika.html. Diakses 5 Maret 2018.

Hamzah, Andi. dan R.M.Surachman. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Merdeka. “Terlibat Penyelundupan 1,3 ton Ganja, Luthfi Dikenal Hobi Balap Liar.” https://www.merdeka.com/peristiwa/terlibat-penyelundupan-13-ton-ganja-luthfi-dikenal-hobi-balap-liar. Diakses 5 Maret 2018.

______. “Usai bentrokan, sel napi di Lapas Pemuda Tangerang digeledah,” https://www.merdeka.com/peristiwa/usai-bentrokan-sel-napi-di-lapas-pemuda-tangerang-digeledah. html, Diakses 6 Maret 2018.

Mardani. Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Notonagoro. “Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.” https://nurulhaj19. wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia. Diakses 5 Maret 2018.

Ruyver, Brice De., et all (ed). International Drug Policy, Status Quaestionis-Compendium of Article (Maklu Publishers, Apeldoorn, 2003).

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986).

Suara Pembaharuan. “17 Napi Terlibat Kerusuhan di Lapas Bentiring Tak Dapat Remisi.”http://sp.beritasatu.com/home/17-napi-terlibat-kerusuhan-di-lapas-bentiring-tak-dapat-remisi/116456. Diakses 6 Maret 2018.

Siswanto. Politik Hukum dan Undang-undang Narkotika (Undang-Undang No.35 Tahun 2009) (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Indonesia. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

_______. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

_______. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan PP No.23 Tahun 199 Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.

_______. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan ke 2 PP No.23 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat.

_______. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i2.179

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2018 Jurnal Wawasan Yuridika

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

        

 >

 
Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License