PENETAPAN ASPEK HUKUM PIDANA MATERIEL DALAM RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Sujasmin Sujasmin

Abstract


Abstrak


Tindak pidana terorisme (TPT) beraksi kembali dengan peledakan bom di kawasan Sarinah Jakarta, 14 Januari 2016, yang mengakibatkan korban sipil meninggal dunia, dan luka-luka. Aksi peledakan bom bunuh diri terhadap pelaku TPT, sebelumnya pemerintah mengaku sudah mendapat informasi adanya rencana aksi kelompok teroris. Namun, aparat tidak mengetahui kapan dan di mana lokasi serangan akan dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk merevisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) perlu segera dilakukan. Penetapan aspek hukum pidana materiel dalam RUU PTPT memberikan perumusan TPT dapat ditempuh kebijakan formulasi sebagai tindak pidana tertentu dengan sanksi pidana pokok, yang mengenal ketentuan minimum khusus dan maksimum khusus untuk pidana penjara atau pidana denda. Penetapan sanksi pidananya bersifat alternatif. Ajaran percobaan, pembantuan, pemudahan, dan permufakat jahat mengenal ajaran yang sempurna atau delik berdiri-sendiri, bahkan ditetapkannya sanksi pidana mati. Sistem pendanaan TPT diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Aspek Hukum Pidana Materiel; Penetapan; RUU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme.


Full Text:

PDF (Indonesian)

References


DAFTAR PUSTAKA

Ayatullah Syaikh Muhammad Ali Tashkiri, The Defenition of Terrorism, Al-Tawhid No. 1/vol.V. Muharram. 1408H/1987.

Bryan A.Gardner, Editor in chief, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, Paul St.Minim, 1999.

Dzulqarnain Muhammad Sanusi, Macam-Macam Teroris, https://abunamira. wordpress.com

Indriyanto Seno Adji, “Terorisme, Perpu No.1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001.

Julied Lodge (Ed.), The Threat of Terrorism, Westview Press, Boulder-Colorado, 1988.

Kunarto, Intelijen Pengertian dan Pemahamannya, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.

Moeflich Hasbullah, Tesis-Tesis tentang Terorisme, Dosen UIN Sunan Gunung Jati. Bandung, http://www.academia.edu/3637610.

Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan, Cet.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Muladi, Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III Desember 2002.

_____, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia, Jakarta, 2002.

_____, Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Tanggal 24 Februari 1990.

Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol. 2 No. III. Desember 2002.

Rikard Bagun, Indonesia di Peta Terorisme Global, http://www.polarhome.com/17 November 2002.

Tucker, H.H. (Ed.), Combating the Terrorism, Library of Congress Cataloging in Publication Data, New York, 1988.

Tim Perumus Seminar, Makalah Seminar: Terorisme Suatu Tantangan Bagi POLRI, Lemdiklat, Polri Sekolah Lanjutan Perwira, 17 November 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sumber Lain:

Convention Against Terrorism. http://www.unode.org

Jakarta. kompas.com. Kamis 14 Januari 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v1i1.128

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2017 Jurnal Wawasan Yuridika

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

        

 >

Creative Commons License
Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.