Pendekatan Restorative Justice terhadap Penghentian Penyidikan Korban Begal Berdasarkan Tindakan Noodweer dan Noodweer Exses

Herman Katimin; Ida Farida

doi:10.25072/jwy.v6i2.547

Pendekatan Restorative Justice terhadap Penghentian Penyidikan Korban Begal Berdasarkan Tindakan Noodweer dan Noodweer Exses

Herman Katimin, Ida Farida

Abstract

Penyidik belum menerapkan Pasal 49 KUHP dalam menghentikan penyidikan terhadap korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan atau merampas nyawa orang lain. Penelitian bertujuan menganalisa penghentian penyidikan berdasarkan noodweer dan noodweer exses melalui upaya restorative justice. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, metode pendekatan perundang-undangan, dengan metode pengumpulan data studi literatur dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bilamana tindakan korban begal tidak adanya mens rea, dalam keadaan terpaksa serta sangat perlu secara subsidiaritas dan proporsionalitas, adanya serangan atau ancaman dekat seketika demi kepentingan diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, harta sendiri atau orang lain, maka penyidik memiliki kewenangan menghentikan perkara melalui restorative justice dengan melibatkan korban/keluarga, pelaku/keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Keywords

Korban Begal; Penyidikan; Restorative Justice

References

Aditya, Mohammad Rifan. “Remaja Korban Begal di Fly over Summarecon Tak Lagi Jadi Tersangka, Kapolresta Beri Penghargaan.” style.tribunnews.com, 31 Mei 2018. https://style.tribunnews.com/2018/05/31/remaja-korban-begal-di-flyover-summarecon-tak-lagi-jadi-tersangka-kapolresta-beri-penghargaan. Diakses 2 Agustus 2022.

Andriani, Agustini, dan Ari Bakti Windi Aji. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat.” Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana 6, No. 1 (2022): 1–13.

Arief, Barda Nawawi. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Ayuningtyas, Rita. “7 Fakta Kasus Korban Begal Jadi Tersangka di NTB yang Akhirnya Dihentikan Polisi.” liputan6.com. 17 April 2022. https://www.liputan6.com/news/read/4940694/7-fakta-kasus-korban-begal-jadi-tersangka-di-ntb-yang-akhirnya-dihentikan-polisi. Diakses 27 Juli 2022.

Chaterine, Rahel Narda. “Soal Fenomena ‘No Viral No Justice’, Polri Pastikan yang Ditangani Bukan Hanya Kasus Viral.” nasional.kompas.com. 20 Desember 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/17502061/soal-fenomena-no-viral-no-justice-polri-pastikan-yang-ditangani-bukan-hanya. Diakses 25 Juli 2022.

Hartono, Bambang. “Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak.” Pranata Hukum 10, No. 2 (2015): 86–98.

Hazmi, Raju Moh. “Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018.” Res Judicata 4, No. 1 (2021): 23–45.

HS., Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1984.

Jumiati, Agatha, dan Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi. “Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia.” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 6, No. 2 (2022): 26–36.

Lakoy, Revani Engeli Kania. “Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen IX, No. 2 (2020): 45–52.

Malik, Faissal. “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, No. 1 (2021): 188–196.

Mareta, Josefhin. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.” Jurnal Legislasi Indonesia 15, No. 4 (2018): 309–319.

Marselino, Rendy. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2).” Jurist-Diction 3, No. 2 (2020): 633–648. https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208.

Maulana, Irvan, dan Mario Agusta. “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia.” Datin Law Jurnal 2, No. 2 (2021): 46–70. https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319.

MBS, 1. “Peluncuran Buku: Jalan Presisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit.” jurnalpolri.com. 28 Maret 2022. https://jurnalpolri.com/peluncuran-buku-jalan-presisi-kapolri-jenderal-listyo-sigit-2/. Diakses 28 Agustus 2022.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, 2014.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Nasution, Bahder Johan. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Cetakan 3. Bandung: Mandar Maju, 2014.

Nurhadi. “Sederet Kasus Korban Begal Jadi Tersangka.” nasional.tempo.co. 15 April 2022. https://nasional.tempo.co/read/1582411/sederet-kasus-korban-begal-jadi-tersangka. Diakses 27 Juli 2022.

Patricia, Lahe Regina. “Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Privatum 5, No. 3 (2017): 45–52.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rau, Budi. “Kajian Hukum Efektivitas Penerapan (Asas Constante Justitie) Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.” Lex Crimen VI, No. 6 (2017): 140–145.

Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana I. Bandung: Armico, 1990.

Surono, Agus. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit. Jakarta: UAI Press-Universitas Al Azhar, 2016.

Syahrin, M. Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” Majalah Hukum Nasional 48, No. 1 (2018): 97–114. https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114.

Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Cetakan 2. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1960.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” Jurnal Dinamika Hukum 14, No. 2 (2014): 216–226. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291.

DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v6i2.547