Perjanjian Penundaan Penuntutan: Pendekatan Restoratif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Korporasi

Mas Putra Zenno Januarsyah, Widiada Gunakaya, Asep N. Mulyana

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan restoratif dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi melalui konsep perjanjian penundaan penuntutan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif,  menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan dengan cara studi dokumen, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian penundaan penuntutan merupakan model yang paling ideal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, konsep tersebut dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, model ini memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Konsekuensi sebagai dual track system, perjanjian penundaan penuntutan juga tetap berada pada koridor penyelesaian melalui sistem peradilan pidana.

Keywords


Perjanjian Penundaan Penuntutan; Tindak Pidana Korupsi; Korporasi.

References


Arief, Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Astuti, Mirsa, dan Muhammad Faris Aksa. “Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana falam Kejahatan Korporasi.” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2, No. 3 (2021): 679–684. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.195.

Atmasasmita, Romli. Globalisasi dan Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Clinard, Marshall B., dan Peter C. Yeager. Corporate Crime. London: Collier MacMillan Publishers, 2010.

Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Penanggulangan Kejahatan Korporasi: Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: KPG, 2008.

Januarsyah, Mas Putra Zenno, Mochamad Ramdhan Pratama, Pujiyono, dan Elisatris Gultom. “The Implementation of the Deferred Prosecution Agreement Concept to Corruption by Corporations with the Anti-Bribery Management System (SNI ISO 37001 : 2016).” Padjadjaran Jurnal of Law 8, No. 2 (2021): 232–254.

Januarsyah, Mas Putra Zenno, I. Gde Pantja Astawa, Romli Atmasasmita, dan Elisatris Gultom. “The Idea of Implementing a Deferred Prosecution Agreement with The Anti-Bribery Management System in Corruption Crime Management by Corporations in Indonesia.” International Journal of Criminology and Sociology 9 (2020): 1379–1384. https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.158.

Mulyana, Asep N. Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis. Jakarta: Grasindo, 2019.

Nelson, Febby Mutiara. “In Search of a Deferred Prosecution Agreement Model for Effective Anti-Corruption Framework in Indonesia.” Hasanuddin Law Review 8, No. 2 (2022): 122–138. https://doi.org/10.20956/halrev.v8i2.3292.

Pujiyono. “Corporation Criminal Responsibility Model Based on Restorative Justice Approach in Indonesia.” Diponegoro Law Review 01, No. 01 (2016): 127–142. https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.127-142.

Sitepu, Rida Isda, dan Rudi Hermawan. “Pendekatan Restorative Justice dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 1, No. 3 (2019): 11–18. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.61.

Spivack, Peter, dan Sujit Raman. “Regulating The New Regulators: Current Trends in Deferred Prosecution Agreements.” American Criminal Law Review 45, No. 2 (2008): 1–28.

Sprenger, Polly. Deffered Prosecution Agreements: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties. London: Thomson Reuters, CPI Group, 2011.

Tambunan, Marco Parasian. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2016, 111–128.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v6i2.545

Article Metrics

Abstract view : 43 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2022 Mas Putra Zenno Januarsyah

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License