Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup

Ihwan Sutiawan, Sigid Suseno, Maret Priyanta

Abstract


Penegakan hukum lingkunganmemerlukan prosedur yang memberikan kepastian dengan memperhatikan sistem koordinasi antar penegak hukum sesuai tujuan penegakan hukum lingkungan. Penelitian bertujuan menganalisis prosedur penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan. Metode analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Studi mengungkapkan bahwa tujuan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan terabaikan karena kurangnya kepastian prosedur diantara para penegak hukum. Penegakan hukum yang terintegrasi diperlukan untuk memberikan kepastian yang sesuai dengan tujuan hukum lingkungan. Penegak hukum memerlukan prosedur koordinasi yang didasarkan pada kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan. Implikasi teoritisnya adalah berkembangnya konsep koordinasi sebagai landasan prosedur penegakan hukum. Implikasi praktisnya prosedur dalam penegakan hukum yang menitikberatkan pada persoalan praktis koordinasi berdasarkan kerangka tujuan penegakan hukum lingkungan.

Keywords


Prosedur, Penegakan Hukum, Tindak PidanaLingkungan Hidup, Keterpaduan.

Full Text:

PDF

References


DAFTAR PUSTAKA

Antony Pemberton, Chapter 4: Environmental Victims and Criminal Justice: Proceed with Caution, in Environmental Crime and its Victims: Perspectives within Green Criminology, England-USA: ASHGATE, (2014).

Avi Brisman, of Theory and Meaning in Green Criminology, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, Vol 3 No. 2,(2014).

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

--------, Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Born S.M., & Sonzogni, W.C., Integrated Environmental Management: Strengthening The Conceptualization, Environmental Management, 19:2 (1995).

Burbyka, M.M., et.al., Coordinating Activity of the Prosecutor’s Office in the Sphere of Criminality Prevention of Ukraine, International Journal of Environmental and Science Education, 11:18 (2016).

D. Schaffmeister, et.al., editor penerjemah J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Daniel Kath dan Kahn Robert L, “The Social Psycology of Organization”, New York: John Wiley and Sons, 1984.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Gary Poter, Chapter I: The Criminogenic Effects of Environmental Harm:Bringing a ‘Green’ Perspective to Mainstream Criminology, in Environmental Crime and its Victims: Perspectives within Green Criminology, England-USA: ASHGATE, 2014.

https://www.voaindonesia.com/a/ridwan-kamil-ajukan-2-cara-tegakkan-hukum-di-citarum/4791460.html. Diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

----------, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

----------, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Artikel.

Kotze, L.J., A Legal Framework for Integrated Environmental Governance in South Africa and North West Province, Dissertation, North West University, Potchefstroom Campus, South Africa, 2005.

Mahrus Ali, Hukum Pidana Lingkungan, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Marcus Felson in Timothy D. Crowe, Crime Prevention Through Environmental Design: Chapter 5: “Using The Environment to Effect Behavior”, Oxford, UK: Nation Crime Prevention Institute, 2013.

Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta: Universitas Indonesia, 1994.

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

-----------, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Robert Alexy, “Legal Certainty and Correctness”, Ratio Juris, (2015).

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Cetakan Kedua, Bandung: Bina Cipta, 2014.

Rose, G.L., Gaps in the Implementation of Environmental Law at the National, Regional and Global Level, Faculty of Law, Humanities and the Arts-Paper, (2011).

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafika Persada, 2016.

Stefano Bertea, “Certainty, Reasonableness and Argumentation in Law, Argumentation”, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Trein, et.al., The Integration and Coordination of Public Policies: A Systematic Comparative Review, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 21:4 (2019).

Widiada Gunakaya, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v6i1.537

Article Metrics

Abstract view : 116 times
PDF - 45 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2022 Ihwan Sutiawan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License