Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi

Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap data sekunder lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. Dari aspek keadilan, rumusan pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga dapat mewujudkan keadilan jika diterapkan secara konsekuen.

Keywords


Politik Hukum; Korupsi; Keadilan; Kepastian Hukum

Full Text:

PDF

References


Andini, Orin Gusta. “Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi” 5, No. 2 (2021).

Anggoro, Syahriza Alkohir. “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan.” Jurnal Cakrawala Hukum 10, No. 1 (2019). https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871.

Ardiansyah, Irfan. “Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Respublica 17, no. 1 (2017). https://doi.org/10.31849/respublica.v17i1.1451.

Ardiansyah, Mohammad Kamil. “Pembaruan Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020). https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.361-384.

Austin, John. Austin: The Province of Jurisprudence Determined. United Kingdom: Cambridge Text in the Hisry of Political Thought, 1995.

Azis, Arasy Pradana. “Kekosongan Hukum Acara Dan Krisis Access To Justice Dalam Kasus-Kasus Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No. 1 (2019).

Burbank, Stephen B. “Penn Law : Legal Scholarship Repository The Architecture of Judicial Independence.” Southern California Law Review 72 (1999).

Handoko, Duwi. "Politik Hukum Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Di Bidang Hak Cipta (Legal Politics of Criminalization and Decriminalization in Copyright),” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13, no. 1 (2019).

Junaidi, I Ketut Patra, “Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia.” Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 3, no. 1 (2018). https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5609.

Kaufman, Irving R. “The Essence of Judicial Independence". Columbia Law Review 80, no. 4 (2016).

Lalitasari, Ajeng Arindita, Pujiyono, dan Purwoto. “Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Isparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Negeri Tindak Pi.” Diponegoro Law Journal 8, No. 3 (2019).

Langkun, Tama S, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, Asram. Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014.

Mardhiah, Ainal. “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008.” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2011). https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6238.

Martien, D. “Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif.” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 2017. https://core.ac.uk/download/pdf/270218667.pdf.

Mojapelo, Phineas M. “The Doctorine of Separation of Powers.” Forum 26, no. 1 (2013). https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/52290041/2013-april-vol026-no1-pp37-46.pdf?response-content-disposition=inline%3B filename%3DApril_vol026_no1_pp.pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIATUSBJ6BABCMPKNUK%2F20200501%2Fus-eas.

Moreno, Alejandro. “Corruption and Democracy: A Cultural Assessment.” Comparative Sociology 1, no. 3–4 (2002). https://doi.org/10.1163/156913302100418556.

Pradiptyo, Rimawan. “Dampak Sosial Korupsi.” Dampak Sosial Korupsi, 2016, 1–55. https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Modul-3-Dampak-Sosial-Korupsi.pdf.

Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 1 (2011). https://doi.org/10.24815/kanun.v13i1.6233.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016).

Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946).”Oxford Journal of Legal Studies 26, no. 1 (2006). https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041.

Ramadani, Rizki, and Moch. Andry W W Mamonto. “Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia” 7 (2019).

Ramadani, Rizki, and Farah Syah Rezah. “Regional Head Election During COVID-19 Pandemic: The Antinomy in the Government Policies.” Yuridika 36, no. 1 (2021). https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.23528.

Risa, Hermawan, Sylvya Noerteta, and Hendra Setyawan. “Dalam Perspektif Perma No . 1 Tahun 2020 Jo . Undang-Undang No . 48 Tahun 2009” 24, no. 1 (2021).

Rose-Ackerman, Susan. “The Political Economy of Corruption - Causes and Consequences.” Viewpoint - World Bank 4, no. April (1996).

Seligson, Mitchell A. “The Measurement and Impact of Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America.” World Development 34, no. 2 (2006). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.03.012.

Studies, Central Asian. “The Changing Concept of Justice ; From Plato To” 3 (2016).

Tetley, W. “Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law (Codified and Uncodified) (Part II).” Uniform Law Review - Revue de Droit Uniforme 4, no. 4 (1999). https://doi.org/10.1093/ulr/4.4.877.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim.” Mimbar Hukum 19 (2007).

_____. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 3 (2012). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511

Article Metrics

Abstract view : 40 times
PDF - 13 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Azwad Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih, Imran Eka Saputra

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License