Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas
DOI:
https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393Keywords:
Gagalnya, Mediasi, Sambas, Sengketa Pertanahan.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas, dan faktor apa yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris. Hasil temuan mengungkap bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Gagalnya pelaksanaan mediasi disebabkan oleh faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri.
Abstract
This research aims to analyze the failure of mediation in resolving land disputes at the Sambas ATR/BPN Ministry Office. This research focuses on how the implementation of mediation in land dispute resolution at the Office of the Ministry of ATR/BPN Sambas, and what factors cause the failure of mediation to resolve land disputes. This research is a descriptive with empirical juridical type. The findings reveal that the implementation of land dispute resolution through mediation starts with a complaint, which after fulfilling the requirements will get a register number, then a letter of invitation to carry out mediation, and then the implementation of mediation led by a mediator. The failure to carry out mediation was caused by the absence of the parties or one of the parties, the relatively long time factor, the supporting data factor, and the mediator factor itself.
References
Absori. Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan Pada Era Liberalisasi Perdagangan. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014.
Aprilliani, Dinni. Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. Diwawancara oleh Sri Sudono Saliro. 25 Februari 2020.
Ariani, Nevey Varida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, No. 2 (2012): pp 277-293. doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101.
Arwana, Yudha Chandra, dan Ridwan Arifin. “Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.” Jambura Law Review 1, No. 2 (2019): pp 212-236. doi:https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399.
Asmawati. “Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 1 (2014): 54”“66.
Boboy, J. T, B Santoso, dan Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin.” Notarius 13, No. 2 (2020): pp 803-818. doi:https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.
Budhayati, Christiana Tri. “Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2 (2018): pp 125-138. doi:https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p125-138.
Chomzah, Ali Achmad. Hukum Pertanahan. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
Dewi, Rizky Permata. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.” Lentera Hukum 2, No. 3 (2015): pp 148-158. doi:https://doi.org/10.19184.ejlh.v2i2.8279.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (2016).
Hanifah, Mardalena. “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian SengketaPerdata di Pengadilan.” Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata 2, No. 1 (2016): pp 1-13. doi:https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i1.21.
Harahap, Krisna. Hukum Acara Perdata (edisi ke-4). Bandung: Grafitri, 2015.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.
Hasbi, Hasnan. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar.” Pleno Jure: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 1 (2020): pp 36-44. doi:https://doi.org/plenojure.v9i1.299.
Herwandi. “Peran Kantor Pertanahan dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Mediasi di Kantor Pertanahan Jakarta Utara.” Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang: UNDIP, 2010.
Khairina. “Sertifikat Cacat Hukum dalam Hukum Pertanahan di Indonesia.” Jurnal JURIS 3, No. 1 (2014): pp 27-39.
Kus, K, dan A Khisni. “Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus.” International Journal, Faculty of Law Sultan Agung Islamic University 4, No. 1 (2017).
Mahfiana, Layyin. “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo.” KODIFIKASIA: Jurnal Penelitian Islam 7, No. 1 (2017): 83”“102. doi:https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v7i1.780.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Liberty, 2001.
Mulyana, Dedy. “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif.” Jurnal Wawasan Yuridika 3, No. 2 (2019): pp 177-198. doi:http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224.
Nurfaradiba, A. S, A Saleng, dan A Tenrifamauri. “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016.” Nagari Law Review 1, No. 2 (2018): pp 159-167. doi:https://doi.org/10.25077/nalrev.v.1.i.2.p.159-167.2018.
Paramartha, I. M. W. H, dan C. I. A Pemayun. “Kekuatan Hukum Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 3 (2018).
Parsaulian, AP, dan Sudjito. “Masalah tumpang tindih sertipikat hak milik atas tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM).” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 5, No. 1 (2019): pp 129-135. doi:http://dx.doi.org/10.31292/jb.v5i1.324.
Pinuji, Sukmo. “Integritas Sistem Informasi Pertanahan dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy.” BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan 2, No. 1 (2016): pp 48-64. doi:http://dx.doi.org/10.31292/jb.v2i1.31.
Putra, N. Dita P. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tanah dan Bangunan Pada Suatu Properti.” Jurnal KERN: Teknik Sipil 1, No. 1 (2011): pp 51-62.
Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Rosmidah. “Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia.” INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 2 (2013): pp 63-77.
Sahnan, M Arba, dan L. Wira Pria Suhartana. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 7, No. 3 (Desember 2019): pp 436-450. doi:http://dx.doi.org/10.29303/ius.v7i3.714.
Sarsono, dan Munsharif Abdul Chalim. “Land Dispute Settlement Through Mediation In The Regional Land Office in Boyolali Regency.” Jurnal Akta 5, No. 2 (2018): pp 369-376. doi:https://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i2.3089.
Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Sharif, Elza. Mentuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: KPG, 2012.
Silviana, Ana. “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah.” Jurnal Pandecta 7, No. 1 (Januari 2012): pp 112-122. doi:https://doi.org/10.15294/pandecta.v7i1.2371.
Sinaga, Fernandes, dan Supsiloani. “Fungsi Tanah dan Kaitannya dengan Konflik Tanah Pada Masyarakat Batak Toba.” ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 2, No. 1 (2016): pp 14-30. doi:https://doi.org/10.24114/antro.v2i1.5271.g4692.
Sumarjono, Maria SW. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
Supardi, Edi. Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. Diwawancara oleh Sri Sudono Saliro. 25 Februari 2020.
Suwitra, I Made. “Penguasaan Hak Atas Tanah dan Masalahnya.” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 2, No. 3 (2014): pp 445-454. doi:http://dx.doi.org/10.12345/ius.v2i6.180.
Talli, Abdul Halim. “Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008.” Jurnal AL-QADAU: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 2, No. 1 (2015): pp 76-93. doi:https://doi.org/10.24252/al-qadau.v2i1.2635.
Umiyati. “Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Sertifikat Melalui Alternative Dispute Resolution.” Jurnal Spektrum Hukum 6, No. 2 (2019): 39”“51. doi:https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1181.
Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Yuliana. Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. Diwawancara oleh Sri Sudono Saliro. 25 Februari 2020.
Yulianto, Fajar. Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. Diwawancara oleh Sri Sudono Saliro. 25 Februari 2020.
Yunus, Ahyuni, dan Ahmad Ali Muddin. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim.” Kertha Patrika 41, No. 3 (2019): pp 206-221. doi:https://doi.org/10.24.843/KP.2019.v41.i03.p03.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
