Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau

Tri Novita Sari Manihuruk

Abstract


Dana desa yang dikelola belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Riau beserta penyelesaian hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan maksimal, karena terdapat kendala di antaranya: perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Penyelesaian hukumnya dengan penjatuhan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan bagi terpidana.

Keywords


Dana Desa; Korupsi; Penegakan Hukum.

Full Text:

PDF

References


Budiarjo. “’Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat’’.” Jurnal Hukum Gloria Yuris 2, no. 4 (2014).

Bunga, Marten, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih. “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi.” Halu Oleo Law Review 2, no. 2 (2018): 448–459. https://doi.org/10.33561/holrev.v2i2.4318.

Fatah, Abdul, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Henny Juliani. “Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.” Diponegoro Law Journal 6, no. 31 (2017): 1–15. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13880.

Ginanjar, Mohamad, Dahlan Ali, dan Mahfud. “Eksekusi Uang Pengganti terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum 18, no. 2 (2016): 319–336. https://doi.org/10.24815/kanun.v18i2.5927.

Hayat, dan Mar’atul Makhmudah. “Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.” Yustisia Jurnal Hukum 95, no. 2 (2016): 361–375. https://doi.org/10.20961/yustisia.v95i0.2814.

Hikmawati, Puteri. “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? (Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?).” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 10, no. 1 (2019): 89–107. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1217.

Kadir, Yusrianto, dan Roy Marthen Moonti. “Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa.” Jurnal UUS (Kajian Hukum dan Keadilan 6, no. 3 (2018): 430–442.

Mahmud, Ade. “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2 (2017): 137–156. https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/216.

———. “Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Nomor 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR).” Jurnal Yudisial 11, no. 3 (2018): 347–366. http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.

Munzil, Fontian, Imas Rosidawati Wr., dan Sukendar. “Kesebandingan Pidana Uang Pengganti Dan Pengganti Pidana Uang Pengganti Dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara Dan Kepastian Hukum.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 22, no. 1 (2015): 25–53. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art2.

Musatajab, Yuda, dan Mulyadi A. Tajuddin. “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Restorative Justice 2, no. 1 (2018): 52–66.

Ramadhan, Ardito. “Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019.” nasional.kompas.com, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019.

Simbolon, Gomgoman, Madiasa Albisar, Mahmud Mulyadi, dan Jelly Levisa. “Analisis Hukum Atas Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Dengan Wewenang Lembaga Peradilan (Studi Kasus: Perkara Peradilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.).” USU Law Journal 4, no. 2 (2016): 153–164.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1996.

Surya, Achmad. “Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka.” Resam Jurnal Hukum 4, no. April (2018): 1–16. https://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/5.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2014): 169–182.

“Wawancara dengan Bapak Bapak Pujo, SH dan Bapak Amri Rahmanto, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Bangkinang.,”

“Wawancara dengan Bapak Eddy Sugandi, SH selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2019, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,”

“Wawancara dengan Bapak Muhammad Zikri dan Bapak Bripka Edo Herli selaku Penyidik di Polres Kampar tanggal 20 Juni 2019, pukul 10.00 WIB, di Kantor Kepolisian Resor Kampar,”

Winarni, Endah Dwi. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati).” Jurnal Daulat Hukum 1, no. 1 (2018): 271–282.

Yulianah, Yuyun. “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” Jurnal Mimbar Justitia 1, no. 2 (2015): 608–627.




DOI: http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389

Article Metrics

Abstract view : 12 times
PDF - 5 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Tri Novita Sari Manihuruk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Jurnal Wawasan Yuridika is Indexed on :

Jurnal Wawasan Yuridika (ISSN Online: 2549-0753 |ISSN Print:2549-0664) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License